image

Presiden Joko Widodo: Pengadaan Barang/Jasa Merupakan Strategi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Senin (16/08) menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Rapat Peripurna DPR RI Tentang Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan dalam Pidatonya bahwa Pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini, akan menghadapkan kita pada ketidakpastian yang tinggi di tahun 2022. Oleh karena itu, APBN Tahun Anggaran 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Presiden RI juga menyampaikan bahwa sejak awal pandemi, Pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus. Mengatur keseimbangan rem & gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil yang positif, yakni mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi, sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07%, dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY).

Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural lebih optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, namun Indonesia harus tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut pula, Presiden RI menyampaikan capaian kinerja, kerja sama dan sinergi dari Lembaga-Lembaga Negara menjadi salah satu kunci utama untuk merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang.

“Dukungan semua pihak, utamanya Lembaga-lembaga Negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang.” Ungkap Presiden.

Presiden RI tak luput mengatakan dalam pidatonya bahwa salah satu strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 adalah penguatan dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Yakni pemulihan industri dan perdagangan, melalui optimalisasi competitive advantage sektor industri unggulan, optimalisasi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan produk industri dalam negeri, dan akselerasi pengembangan produk substitusi impor.

Dalam rapat tahunan tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) hadir secara virtual dari Gedung LKPP.

Sejalan dengan strategi pemulihan ekonomi Nasional tahun 2021, LKPP saat ini tengah meningkatkan tata kelola pengadaan, salah satunya dengan mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan pelaku Usaha, Mikro Dan Kecil (UMK) dalam PBJP, agar roda perekonomian dapat terus bergerak.

Selain itu, pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP memberi kemudahan dengan menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. (nit)