UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Dasar hukum Pembentukan UKPBJ Kabupaten Banyuwangi

  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Permendagri No. 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • Perlem LKPP nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  • Peraturan Bupati Banyuwangi No. 04 Tahun 2019 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
  • Tugas UKPBJ

    UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

    Fungsi UKPBJ

    Dalam rangka pelaksanaan tugas, UKPBJ mempunyai fungsi: a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
    b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
    c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.